Alokasi Kursi Siswa Miskin Seringkali Luput Dan Terabaikan - Kabar Sosial Nusantara - Kabar Sosial Nusantara

Alokasi Kursi Siswa Miskin Seringkali Luput Dan Terabaikan

PKHDaily.com, Siswa Miskin – Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sering kali mengabaikan hak siswa miskin dan masyarakat di lingkungan di sekitar tempat tinggalnya guna mengenyam pendidikan. Kondisi ini ternyata sudah menjadi fenomena yang dirasakan secara nasional yang tentunya meresahkan sebagian orang tua dan siswa. Itulah sebuah temuan tentang PPDB yang kami lansir dari rmol.co.

“Ketika pengumuman PPDB keluar hampir dari seluruh Indonesia melaporkan kekecewaan siswa miskin di karena tidak diterima untuk belajar di sekolah yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra.

Merespon keresahan masyarakat itu, Sutan langsung berinisiatif menghubungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk membicarakan masalah tersebut. Mendikbud menjelaskan telah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 tahun 2017, khususnya pasal 15 dan 16 tentang kewajiban sekolah untuk memberi alokasi kursi bagi siswa miskin dan masyarakat sekitar untuk belajar di sekolah

Sutan Adil Hendra/Humas DPR RI

Sutan Adil Hendra/Humas DPR RI

READ  Kebijakan Pro Rakyat Miskin Agar Bantuan Tepat Sasaran

“Dalam Permen itu sangat tegas diatur agar sekolah memberi alokasi kursi bagi masyarakat sekitar sekolah dan siswa miskin. Namun Mendikbud mengakui Permen tersebut seolah tidak tersosialisasikan dengan baik oleh dinas pendidikan hingga sekolah, sehingga Permen ini tidak berjalan,” jelas Sutan.

Imbasnya, lanjut politisi Fraksi Gerindra itu, Permendikbud itu tidak diindahkan oleh pihak sekolah, bahkan dinas pendidikan sendiri terkesan mengesampingkan permen tersebut. Sehingga kondisi ini membuat sekolah berlaku lepas kontrol dalam penerimaan siswa.

“Kebijakan tak terkontrol ini terlihat dari banyaknya kasus suatu sekolah menerima 90 sampai dengan 100 persen di luar kelurahan bahkan kecamatan tempat sekolah berada. Sedangkan masyarakat di sekitar mereka justru tidak ada yang diterima oleh pihak sekolah,” sesal Sutan.

Untuk itu, Sutan kembali meminta Mendikbud mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang memperkuat Permen tersebut. Sehingga berdasarkan Surat Edaran itu, kepala sekolah dapat memberi jatah kursi untuk warga sekitar dan siswa miskin secara proporsional.

READ  PKH dan Rastra Dinilai Efektif Menurunkan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

“Jika Permen tidak tersosialisasikan di daerah baik karena kurang sosialisasi ataupun masalah lainnya, maka Surat Edaran dipandang lebih efektif karena ditujukan ataupun minimal ditembuskan langsung kepada pihak sekolah,” yakin Sutan.

Pandangan dari Sutan itu pun mendapat respon positif oleh Mendikbud selaku pengambil kebijakan tertinggi masalah pendidikan di Indonesia. Terbukti Surat Edaran tersebut telah keluar dan diterima oleh satuan pendidikan seperti sekolah seluruh Indonesia per 6 Juli 2017 ini.

“Kesempatan pendidikan itu adalah hak yang tidak boleh dibatasi dengan status sosial dan ekonomi ataupun wilayah domisili, karena pendidikan dewasa ini adalah untuk semua,” pesan politisi asal dapil Jambi itu, sembari mengaku cukup puas dengan keluarnya Surat Edaran (SE) dari Mendikbud itu.

Sumber : rmol

Facebook Comments
Tags: , ,
Alokasi Kursi Siswa Miskin Seringkali Luput Dan Terabaikan | Social Writers | 4.5