Terkait BPNT, Berikut Usulan DPR Kepada Pemerintah - Kabar Sosial Nusantara - Kabar Sosial Nusantara

Terkait BPNT, Berikut Usulan DPR Kepada Pemerintah

Bantuan Pangan Non Tunai 2020 – Pengelolaan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang saat ini ada di tangan Kementerian Sosial, diusulkan untuk dikembalikan lagi kepada Bulog. Dengan demikian, Bulog bisa mengeluarkan stok beras di gudangnya dan menjalankan semua fungsinya, termasuk menyerap gabah petani.

Usulan itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron. Dia menilai, usulan tersebut merupakan solusi yang tepat untuk menyelamatkan masa depan Bulog. “Sebaiknya kalau mau menyelamatkan Bulog, BPNT-nya dikembalikan dikelola oleh Bulog. Silakan regulatornya tetap ada di Kementerian Sosial, baik untuk penetapan KPM (keluarga penerima manfaat), jenis pangannya, kawasannya, dan sebagainya. Tapi eksekutornya diserahkan ke Bulog,” tukas Herman, saat meninjau Gudang Bulog Pekandangan di Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Sabtu (4/1).

Herman mengatakan, jika pengelolaan BPNT di tangan Bulog, maka Bulog memliki kepastian untuk penyaluran beras yang diserapnya. Hal itu seperti yang berlaku saat program raskin/rastra, dimana Bulog memiliki kepastian untuk masuk dan keluarnya beras.

Namun setelah BPNT dikelola Kementerian Sosial, lanjut Herman, Bulog kesulitan mengeluarkan stok beras di gudangnya. Akibatnya, beras menumpuk karena ketiadaan program. Kondisi tersebut akan berdampak negatif karena beras yang disimpan lama di dalam gudang akan membuat kualitasnya jadi menurun.

READ  Pengaruh PKH dan BPNT Bagi Harga Telur Di Pasar

“Disposal juga pasti banyak karena kualitasnya akan turun. (Beras) ada jangka waktu penyimpanannya. Kalau outlet-nya tersumbat, sirkulasinya juga tersumbat,” kata Herman.

Herman menambahkan, kondisi tersebut juga akan membuat Bulog kesulitan untuk melaksanakan fungsinya. Dia menyatakan, Bulog tidak akan bisa melaksanakan penugasannya sebagai buffer stock nasional, maupun sebagai stabilisator harga dan mendistribusikan pangan ke seluruh Indonesia.

“Apalagi menyerap gabah masyarakat. Padahal Bulog diposisikan untuk bisa mempertahankan harga keekonomisan di tingkat petani. Kalau dilepas bebas, yang menderita tetap petani,” kata Herman.

Herman menyatakan, usulan tersebut secara normatif sudah disampaikan kepada BUMN. Namun, dia mengaku belum ada rapat khusus untuk menangani BUMN di bidang pangan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bulog Sub Divre Indramayu Safarudin, mengatakan, saat ini Bulog ditugaskan selama tiga bulan ke depan untuk menyalurkan beras program BPNT “Rencananya Januari ini sampai Maret (Bulog) menyalurkan beras medium,” kata Safaruddin.

READ  623 Personel Tagana dari Berbagai Provinsi Dikerahkan Untuk Lombok

Kendati demikian, lanjut Safaruddin, pengeluaran beras dalam program BPNT dan Rastra jauh berbeda. Dalam Rastra, beras yang disalurkan sebulannya bisa mencapai 2.500 ton. Sedangkan dalam program BPNT, beras yang dikeluarkan rata-rata sebulannya hanya mencapai 450 ton.

Safaruddin mengungkapkan, penyaluran beras Bulog untuk program BPNT pada Januari – Maret sangat dibutuhkan. Hal itu untuk mengurangi stok beras yang tersimpan di gudang Bulog sehingga Bulog bisa menghadapi masa panen yang diperkirakan mulai terjadi pada April.

“Kalau tidak ada penyaluran melalui BPNT, stok kita masih tertahan di gudang,” terang Safaruddin.

Adapun stok beras yang dimiliki Bulog Indramayu per Jumat (27/12) mencapai 55.130 ton. Cadangan beras sebanyak itu cukup untuk memenuhi kebutuhan Indramayu dua tahun ke depan.

Stok tersebut tersimpan di delapan gudang Bulog yang ada di Kabupaten Indramayu. Stok yang dimiliki Bulog Indramayu itu merupakan salah satu stok terbanyak di Jabar. “Stok yang ada itu bisa memenuhi kebutuhan di Kabupaten Indramayu hingga dua tahun ke depan,” tandas Safaruddin.

https://republika.co.id/berita/q3n1gh384/dpr-minta-bpnt-dikelola-oleh-bulog

Facebook Comments
Tags: , ,
Terkait BPNT, Berikut Usulan DPR Kepada Pemerintah | Social Writers | 4.5