Headline News Program Keluarga Harapan Edisi 28 Maret 2019 (Sesion 1) - Kabar Sosial Nusantara - Kabar Sosial Nusantara

Headline News Program Keluarga Harapan Edisi 28 Maret 2019 (Sesion 1)

Headline News Program Keluarga Harapan Edisi 28 Maret 2019 (Sesion 1) – Berikut kabar terbaru terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang kami pantau dan kami rangkum dari beberapa media online di dalam Negeri. Pemantauan ini bertujuan untuk melihat seperti apa pemberitaan media terkait dengan PKH di Indonesia.

Selanjutnya, dengan pemantauan ini diharapkan para SDm PKH untuk bisa menilai dan memastika bahwa pemberitaan tersebut benar dan bukan Hoaks. Jika ditemukan pemberitaan yang tidak benar dan merugikan atau memberikan efek negatif bagi PKH, maka SDM PKH bisa dengan cepat untuk mengklarifikasi.

Berikut Hedaline News PKH edisi 28 Maret 2019 (Session 1):

1. Penyaluran BPNT di Bades Lumajang Terindikasi Tak Prosedural

Keterlibatan anggota Program Keluarga Harapan (PKH) dalam membantu penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memang bisa dianggap menjadi sebuah penilaian positif.

Namun demikian, keterlibatan aktif anggota PKH yang secara langsung melibatkan diri sepenuhnya dalam bentuk bantuan pembagian dana bantuan sosial BPNT menjadi sebuah ironi. Terlebih kegiatan pembagian BPNT ini dilakukan di luar ketentuan yang semestinya. Yang seharusnya pembagian bantuan BPNT dilakukan di agen e-Warong, bukan malah ditempatkan di rumah anggota penerima KPM.

>>Selengkapnya<<

2. Pendamping PKH di Garut Sebar Kalender Jokowi, Mengaku Diperintahkan Dirjen Kemensos

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut diduga ikut melakukan kampanye dengan menyebarkan kalender bergambar Presiden Joko Widodo yang juga calon presiden (capres) nomor urut 01.

READ  Wow, Gresik Borong Penghargaan PKH Award 2019

Kalender yang dibagikan pendamping PKH tersebut memuat beberapa foto Jokowi saat menghadiri kegiatan PKH di beberapa daerah. Pembagian kalender oleh pendamping PKH itu pun membuat heboh dan ramai diperbincangkan warga Garut terutama di media sosial. Disinyalir pendamping PKH ikut mengampanyekan capres-cawapres 01.

>>Selengkapnya<<

Heboh! Pendamping PKH di Garut Sebar Kalender Jokowi, Mengaku Diperintahkan Dirjen Kemensos

3. Bawaslu Selidiki Penyebaran Kalender PKH Bergambar Capres

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat, akan menyelidiki laporan warga terkait penyebaran kalender Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat. Penyebaran kalender itu diduga memiliki ada unsur kampanye Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kita harus memastikan dan mendapatkan dulu kalender tersebut, karena kami belum mendapatkannya,” kata Komisioner Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Garut, Iim Imron kepada wartawan di Garut, Senin (25/3).  >>Selengkapnya<<

 

4. Suara Sumbang Dari KPM PKH Kembali Muncul Ke Media, Benarkah? Cek cek cek!

Suara sumbang kembali muncul dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Cianjur, kali ini informasi itu berasal dari empat kecamatan di wilayah Cianjur Selatan. Oknum pendamping PKH diduga melakukan pembagian sticker calon legislatif (Caleg) saat melakukan sosialisasi.

READ  (Sesion 1) Headline News Program Keluarga Harapan Edisi 29 Maret 2019

Seorang KPM PKH di Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur mengungkapkan saat itu diundang terkait sosialisasi oleh ketua kelompok. Dalam sosialisasi memang tidak terucap ada dari oknum pendamping PKH terkait penggiringan suara. >>Selengkapnya<<

Suara Sumbang Dari KPM PKH Kembali Muncul Ke Media, Benarkah? Cek cek cek!

5. Program Keluarga Harapan (PKH) Milik Pemerintah, Bukan Milik Partai Politik

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly menegaskan program keluarga harapan (PKH) merupakan program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program itu milik pemerintah bukan milik partai politik.

“Saya mendapatkan laporan dari warga di tahun politik ini, ada partai politik yang mengklaim bahwa program PKH yang ada di Kementerian Sosial merupakan programnya partai politiknya tertentu. Itu tidak benar. Program itu milik pemerintah. Kalau menteri sosialnya berasal dari partai Golkar itu benar. Tapi kalau program PKH adalah milik partai politik itu yang perlu diluruskan,” tandas dia,

>>Selengkapnya<<

Program Keluarga Harapan (PKH) Milik Pemerintah, Bukan Milik Partai Politik

Facebook Comments
Tags: , ,
Headline News Program Keluarga Harapan Edisi 28 Maret 2019 (Sesion 1) | Social Writers | 4.5