Kabar Terkini Seputar PKH 2020, Rabu 29/01 - Kabar Sosial Nusantara - Kabar Sosial Nusantara

Kabar Terkini Seputar PKH 2020, Rabu 29/01

Kabar Terkini Seputar PKH 2020, Pagi – Berikut ini akan kami sampaikan beberapa kabar terbaru seputar Program bantuan sosial Edisi Rabu, 29 Januari 2020. Kabar terbaru 2020 ini meliputi beberapa kabar tentang Kegiatan Program Keluarga Harapan, Graduasi Mandiri, p2k2, penyaluran BPNT, serta kemiskinan. Berikut Kabar Terbaru Bantuan Sosial Pilihan Redaksi:

1. Presiden Jokowi Akan Pantau Langsung Pencairan PKH Tahap Pertama 2020

PKH dan BPNT Jadi Satu di Kartu Sakti Jokowi

PKH dan BPNT Jadi Satu di Kartu Sakti Jokowi

PRESIDEN Joko Widodo dijadwalkan memantau langsung pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama 2020 yang berlangsung di Lapangan Rajawali, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (29/1/2020) besok.

“Presiden ingin melihat dari dekat bagaimana PKH sebagai program prioritas nasional dilaksanakan dengan baik dan berdampak, serta berdialog langsung dengan ibu-ibu penerima PKH,” kata Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

READ  Ratusan Warga Lampung Barat Terima Kartu Keluarga Sejahtera

READ  Memantapkan Kinerja dengan Rapat Koordinasi Bulanan Sumber Daya Manusia PKH Kota Batu

Total bantuan PKH Tahap I yang akan disalurkan sebesar Rp172 miliar untuk Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Mensos menyampaikan hingga 17 Januari 2020 Kementerian Sosial telah menyalurkan bansos PKH senilai Rp7 triliun atau 24 persen dari total anggaran PKH Tahun 2020 sebesar Rp29,3 triliun.

Lebih lanjut dia mengatakan, pada 2020 kebijakan PKH diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan nutrisi keluarga yang diharapkan dapat mendukung program nasional pencegahan stunting. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi Pemerintah di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

“Untuk itu Kementerian Sosial telah melakukan perbaikan kualitas program dan memasukkan kegiatan terkait pencegahan stunting melalui PKH, serta menyesuaikan kebijakan melalui peningkatan indeks bansos,” kata Juliari.

Kenaikan indeks terdapat pada kategori ibu hamil dan anak usia dini yang semula masing-masing menerima Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun. Sementara indeks bantuan untuk komponen yang lain masih tetap, yakni komponen pendidikan anak SD/sederajat Rp900 ribu per tahun, komponen pendidikan anak SMP/sederajat Rp1,5 juta per tahun, komponen pendidikan anak SMA/sederajat Rp2 juta per tahun.

READ  KPM PKH Bondowoso Sabet Juara Pertama Inovasi Ekonomi

Serta komponen penyandang disabilitas berat Rp2,4 juta dan komponen lanjut usia 70 tahun ke atas senilai Rp2,4 juta per tahun. Selain itu, Kementerian Sosial juga melakukan penyesuaian indeks bansos PKH 2020 dengan kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga jumlah bantuan yang nanti diterima oleh KPM menjadi bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan pembatasan maksimal untuk empat orang per keluarga.

Maka, indeks bantuan hanya diberikan kepada Ibu dengan maksimal dua kehamilan, anak usia dini maksimal dua orang, serta masing-masing satu orang lanjut usia dan penyandang disabilitas berat.

Artikel ini telah tayang di galamedianews.com, link: https://www.galamedianews.com/bandung-raya/246076/presiden-jokowi-akan-pantau-langsung-pencairan-pkh-tahap-pertama-2020-di-cimahi.html
Penulis: ANTARA
Editor: Kiki Kurnia

2. Yoseph Minta KPM PKH Perhatikan Gizi Ibu Hamil

READ  Dindikbud Bengkulu: Penerima PKH Harus Diprioritaskan

READ  Family Development Session Mengelola Keuangan Keluarga di Kajar Bumiaji
Kepala Desa Natatoto di Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo, Yoseph Mosa, menghimbau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memberikan kesaksian di tengah masyarakat.

Kesaksian berupa Wujud memperhatikan kualitas gizi keluarga terutama ibuhamil dan anak, peralatan sekolah anak, dan pelayanan bagi Lansia dan disabilitas.

“Uang digunakan untuk keperluan gizi keluarga. Ibu hamil harus diperhatikan,” ujar Yoseph, Selasa (28/1/2020).

Yoseph berharap dengan adanya PKH masyarakat semakin sejahtera dan makmur. Masyarakat sampai saat ini sudah merasakan manfaatnya.

Yoseph meminta agar uang PKH atau apapun bentuk bantuan pemerintah digunakan sesuai peruntukannya.

Lanjut Yoseph bahwa Indeks bantuan yang makin besar menjadi pemicu bagi KPM untuk makin giat bekerja karena sebagian beban keluarga di tanggung pemerintah.

Sementara itu, pendamping PKH Kecamatan Wolowae, Karolus Geri S. Sos menjelaskan Indeks bantuan PKH 2020 terbagi dalam 3 komponen.

” Komponen Kesehatan Ibu Hamil Rp. 3.000.000, Balita, Rp. 3000.000, Pendidikan untuk SD Rp. 900.000, SMP Rp. 1.500.000, SMA: Rp. 2.000.000, Kesejahteraan Sosial Lansia Rp. 2.400.000 dan
Disabilitas Rp. 2.400.000,” ujar Karolus.

READ  Efektif Turunkan Kemiskinan, Negara Ini Bakal Adopsi Program Keluarga Harapan

Karolus mengatakan dirinya sangat intens mendamping PKM dan itu harus dipastikan penerima tidak menggunakan dana untuk hal diluar aturan. Gunakan uang sesuai peruntukannya.

Sementara itu, Maria Ermelinda Niba salah satu KPM PKH Dusun IV Desa Natatoto mengatakan PKH sangat membantu dalam keluarga.

“Selain menerima PKH kami ada kelompok Arisan MCK tiap bulan. Pendamping meminta kami untuk 2020 memiliki MCK yang layak,” ujar Maria.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)

Artikel ini telah tayang di pos-kupang.com dengan judul Yoseph Minta KPM PKH Perhatikan Gizi Ibu Hamil, https://kupang.tribunnews.com/2020/01/28/yoseph-minta-kpm-pkh-perhatikan-gizi-ibu-hamil.
Penulis: Gordi Donofan
Editor: Rosalina Woso

3. Merasa Sudah Tak Miskin, Ratusan Warga Mengundurkan Diri dari Status PKH

Merasa Sudah Tak Miskin, Ratusan Warga Mengundurkan Diri dari Status PKH

READ  Saidah : PKH Bukan Warisan Seumur Hidup

READ  Januari, Bantuan Sosial PKH dan Dana Desa Cair

Sebanyak 872 Program Keluarga Harapan (PKH) di Ponorogo mengundurkan diri. Alasannya, mereka sudah merasa mampu untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah merasa mampu, sehingga istilahnya graduasi mandiri, termasuk juga ada graduasi sejahtera, tutur Kepala Dinsos Ponorogo Supriyadi seperti dikutip dari detikcom, Senin 27 Januari 2020.

Supriyadi mengatakan setiap bulan, anggota PKH melakukan pertemuan dengan pendampingnya sebanyak 2 hingga 3 kali. Tujuannya untuk diberi keterampilan sekaligus menumbuhkan motivasi bagi yang merasa mampu untuk segera mengundurkan diri.

Dan ternyata 872 PKH itu atas inisiatif diri sendiri, mereka mengundurkan diri, imbuh Supriyadi.

Disinggung soal data KPM yang dinilai tidak up to date hingga salah sasaran, menurut Pri, data PKH sejak 2007 selalu update. Bagi yang tidak mampu bisa dimasukkan untuk dapat PKH, jika sudah mampu maka dikeluarkan dengan cara graduasi.

Sehingga untuk kesalahan data kemungkinan sangat jarang, papar Supriyadi.

Ditanya soal besaran nilai yang didapat warganya, Pri menjelaskan nilainya bervariasi mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta tergantung kebutuhan.

Ada yang menerima karena hamil, lansia, sekolah atau yang lain, tandas Supriyadi.

Data di Dinsos Ponorogo, total ada 43 ribu PKH yang tersebar di wilayah Ponorogo, paling banyak di Kecamatan Ngrayun. Sebab, cakupan luas wilayahnya luas serta jumlah penduduknya paling banyak.

Paling banyak KPM-nya di Kecamatan Ngrayun, pungkas Supriyadi.

https://makassar.terkini.id/merasa-sudah-tak-miskin-ratusan-warga-mengundurkan-diri-dari-status-pkh/

Facebook Comments
Tags: , ,
Kabar Terkini Seputar PKH 2020, Rabu 29/01 | Social Writers | 4.5